You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Trotoar Sepanjang Jalan Sudirman - Thamrin Akan Dipugar Besar-besaran
photo Reza Hapiz - Beritajakarta.id

Program Trotoarku Ditarget Rampung Juli 2018

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mencanangkan program Trotoarku pada 8 Oktober 2017 bertepatan dengan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Ini semacam restorasi besar-besaran trotoar. Targetnya sudah bisa selesai Juli 2018

Pencanangan program ini akan menandai revitalisasi trotoar besar-besaran di Jl Sudirman hingga Jl MH Thamrin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah menuturkan, ada sekitar 3.000 pohon yang akan terdampak revitalisasi trotoar.

Penataan Trotoar di Cilincing Ditargetkan Selesai November

"Saya mohon maaf karena ada pohon-pohon terdampak pelebaran trotoar," kata Saefullah, Senin (18/9).

Menurutnya, pohon-pohon tersebut diupayakan untuk tidak dibuang tapi dipelihara di lokasi lain yang menjadi aset Pemprov DKI seperti Taman BMW maupun kebun bibit.

"Ini semacam restorasi besar-besaran trotoar. Targetnya sudah bisa selesai Juli 2018," katanya.

Ia menambahkan, nantinya pedestrian akan mengusung tema tertentu. Khusus, di Jl Jenderal Sudirman sekitar Senayan akan dimunculkan legenda olahraga Indonesia yang memiliki prestasi tingkat dunia.

"Bertindak sebagai koordinator program Trotoarku yakni, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Sedangkan, Dinas Bina Marga dan PT MRT Jakarta akan menjadi leading sector," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

    access_time11-08-2026 remove_red_eye11295 personDessy Suciati
  2. Ini Sembilan Lokasi Pesta Rakyat HUT Kemerdekaan RI di Jakut

    access_time07-08-2026 remove_red_eye1343 personAnita Karyati
  3. Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

    access_time12-08-2026 remove_red_eye1282 personFakhrizal Fakhri
  4. Legislator Dukung Pengalihan Transportasi Kepulauan Seribu ke Transjakarta

    access_time10-08-2026 remove_red_eye1277 personFakhrizal Fakhri
  5. Pemerintah Pusat Tak Perlu Takut Beri Ruang Penerbitan Obligasi Daerah, Ini Alasannya

    access_time09-08-2026 remove_red_eye989 personBudhi Firmansyah Surapati